jokomodonews – Pada hari Selasa, 15 Oktober 2023, di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan, telah berlangsung rapat pemaparan mengenai Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) untuk tahun anggaran 2024. Rapat ini dihadiri oleh berbagai stakeholder penting, termasuk pejabat pemerintah daerah, perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta para ahli di bidang geografi dan pertanahan.
Agenda utama dari rapat tersebut adalah untuk menyampaikan informasi terkini mengenai pembaruan ZNT yang akan berpengaruh terhadap penetapan nilai tanah di Kabupaten Lamongan. Pembaruan ini sangat penting, mengingat nilai tanah menjadi acuan dalam berbagai aspek, seperti perpajakan, pengadaan lahan, dan perencanaan pengembangan wilayah.
Selama rapat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan membuka acara dengan menyampaikan pentingnya pembaruan ZNT. Ia menjelaskan bahwa ZNT adalah alat yang digunakan untuk menentukan nilai ekonomi tanah berdasarkan lokasi, fungsi, dan karakteristik tanah tersebut. Pembaruan ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai tanah yang berlaku saat ini mencerminkan kondisi pasar dan perubahan yang terjadi di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam pemaparan tersebut, tim teknis dari BPN menjelaskan proses yang telah dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Mereka menggunakan metode survei lapangan, analisis data statistik, serta pemetaan digital untuk menentukan zona nilai tanah yang lebih akurat. Metodologi yang digunakan mencakup evaluasi harga tanah di berbagai lokasi serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti aksesibilitas, potensi penggunaan lahan, dan pertumbuhan infrastruktur di area tersebut.
Para peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan memberikan masukan terkait dengan pembaruan ini. Banyak peserta yang menyampaikan pandangan mereka, terutama mengenai dampak pembaruan ZNT terhadap masyarakat, khususnya pemilik tanah dan pengembang. Beberapa warga khawatir bahwa peningkatan nilai tanah dapat berdampak negatif pada biaya hidup dan kepemilikan tanah, sementara yang lainnya berpendapat bahwa pembaruan ZNT dapat mendatangkan investasi dan pengembangan ekonomi yang lebih baik untuk daerah tersebut.
Sebagai jawaban atas berbagai keraguan dan pertanyaan, tim teknis BPN menjelaskan bahwa pembaruan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan transparansi dalam penentuan nilai tanah, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami dan menerima kebijakan yang diambil. Mereka juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan nilai tanah agar semua pihak merasa terlibat dan memiliki suara dalam keputusan yang diambil.
Sesi tanya jawab berlangsung cukup dinamis, dengan banyak peserta yang antusias memberikan input. Rapat ditutup dengan harapan bahwa pembaruan ZNT ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perpajakan, tetapi juga akan mendukung pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dengan diselenggarakannya rapat ini, diharapkan informasi yang diperoleh dapat tersebar luas dan masyarakat mendapat pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pembaruan peta zona nilai tanah. Selain itu, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam proses ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Lamongan ke depan.
